Jakarta, 16 November 2024 – Ketua Umum periode 2020 – 2024 Fajar Eri Dianto menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan organisasi berbasis teknologi informasi. “Transformasi digital tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang siap mengelola perubahan. Relawan TIK harus menjadi motor penggerak yang mampu menjembatani masyarakat dengan teknologi,” ujar Fajar.
Ia juga mengapresiasi semangat demokrasi dalam Munas kali ini. “Proses pemilihan yang berlangsung lancar menunjukkan kedewasaan organisasi ini dalam mengambil keputusan secara kolektif dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Relawan TIK Indonesia berhasil menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IV pada Sabtu, 16 November 2024, yang digelar secara hybrid. Acara ini dihadiri oleh Pengurus Pusat Relawan TIK periode 2020–2024 serta perwakilan dari 22 Pengurus Wilayah aktif. Munas menjadi ajang evaluasi kinerja organisasi, penyusunan program kerja strategis, serta pemilihan Ketua Umum baru untuk masa bakti 2024–2028.
Dalam proses pemilihan Ketua Umum yang dipimpin oleh Samuel Toding sebagai Ketua Sidang Pleno, Hani Purnawanti berhasil meraih dukungan mayoritas dengan 14 suara, unggul 6 suara dari pesaingnya, Eko Prasetya, yang memperoleh 8 suara.
Dalam sambutannya setelah terpilih, Hani Purnawanti menyampaikan rasa syukur dan tekad untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan organisasi. “Kepercayaan ini adalah tanggung jawab besar. Saya berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi, memperluas cakupan program literasi digital, dan meningkatkan peran Relawan TIK dalam transformasi digital di Indonesia,” ujarnya.
Munas IV ini juga membahas berbagai program strategis yang akan menjadi fokus organisasi ke depan. Beberapa poin prioritas meliputi penguatan literasi digital di daerah tertinggal, pemberdayaan masyarakat melalui teknologi, serta peningkatan kapasitas anggota Relawan TIK di seluruh Indonesia. Dengan terpilihnya Hani Purnawanti, Relawan TIK Indonesia diharapkan mampu semakin memperkokoh perannya sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang inklusif.